Press "Enter" to skip to content

Agama dan politik

Tuduhan terhadap PDIP ?
Sebagai sarang komunis

Issue yang tersebar melalui dakwah dari masjid ke Masjid dan majelis taklim selalu berhubungan dengan partai pengusung Jokowi yaitu PDIP. Pertama PDIP itu disusupi oleh kader partai Komunis. Kedua, haram dipimpin oleh wanita. Soal issue kedua itu sudah basi. Namun issue yang pertama itu semakin seksi dibahas. Mereka menyebut ada 110 politisi PDIP anggota DPR yang merupakan kader komunis. Umat ditakuti takuti dengan ancaman kalau sampai Jokowi menang maka setiap masjid akan diawasi oleh satu intel dari PDIP. Tidak bisa lagi umat islam bebas melaksanakan dakwahnya. Bahkan ada ribuan PERDA yang bernuasa Islam dihapus oleh Jokowi melalui Mendagri. PDIP juga yang mengatakan tidak butuh umat islam.

Jadi ada stigma yang terus dibangun bahwa Komunis itu adalah musuh islam. Umat islam harus tahu politik. Karenanya wajib berpolitik agar Komunis tidak hidup lagi di Republik ini. Kalau tidak, umat islam akan terancam. Peristiwa G30 S akan terjadi lagi. Masih banyak lagi kesan yang dibangun bahwa Komunis itu ancaman dan PDIP adalah pintu gerbang Komunis bangkit lagi. Mendengarnya memang sangat mengerikan. Apalagi dakwah agama disampaikan lewat provokasi politik yang tidak berdasar sama sekali. Terkesan paranoid dan pasti tidak rasional. Karena ujung ujungnya mengarah kepada dukungan kepada Prabowo-Sandi. Mengapa ?Berikut saya sampaikan alasannya.

Pertama, Komunis bukanlah partai yang anti Tuhan. Komunis adalah idiologi sekular yang tidak mengizinkan agama masuk ranah politik. Itu sama dengan idiologi sosialis dan kapitalis. Kedua, sebagai idiologi, komunis itu sudah terlarang sesuai dengan Tap MPR. Mengapa ? karena tidak sesuai dengan Pancasila. Kok tidak sesuai? ya karena Pancasila berlandaskan kepada Agama. Ibarat Ikan dengan Air. Agama diibaratkan Air dan Ikan diibaratkan Pancasila. Pancasila memang bukan idiologi Agama tetapi juga bukan idiologi sekular. Satu sama lain tidak bisa diperdebatkan dan tidak bisa dipisahkan. Itu sesuai dengan amandemen UUD 45.

Ketiga, kita tidak mengenal dosa keturunan. Agama juga mengajarkan begitu. Mengapa? karena manusia tidak bisa memilih ketika ia dilahirkan. Kelahiran adalah takdir Tuhan. Ini soal HAM. Jadi engga bisa dituduh anak dari orang tuana PKI adalah juga PKI, yang sehingga musuh. Engga bisa anak yang lahir dari keluarga PKI harus menanggung dosa tujuh keturunan. Itu zolim namanya. Keempat, di era Jokowi memang ada pembatalan 3.143 PERDA. Tetapi itu dilakukan atas persetujuan daerah. Dari sejumlah 3.143 itu idak ada Perda Syariah yang dibatalkan karena memang tidak ada persetujuan dari Daerah. Sejak 5 April 2017, keluar keputusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang berhak membatalkan itu adalah MA. Jadi bukan lagi ranah presiden.

Kelima, tidak ada larangan orang berdakwah agama. UU hanya melarang berdakwah dengan melakukan ujaran kebencian atas nama SARA. Itupun dasarnya adalah delik aduan. Artinya kalau ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan maka dia berhak melaporkan kepada Aparat hukum untuk diproses sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2008. Tetapi selagi dakwah menyampaikan ajaran agama tentang cinta dan kasih sayang, tentang Tauhid, tentang keimanan, yaitu justru dilindungi oleh UU sebagai bentuk kebebasan melaksanakan ajaran agama masing masing.

Keenam. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau informasi murahan ‘PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam’. Itu HOAX. Yang sumbernya adalah sejumlah blog yang diduga dibuat orang yang sama dan bergerak di bidang bisnis sebar fitnah. Mega dibenturkan dengan umat muslim lewat sebuah tulisan berjudul Megawati: Partai Kami Tidak Khawatir Sedikit pun Kehilangan Pemilih Muslim meski Partai Kami Telah Mendukung UU Ormas. Tulisan itu diturunkan beberapa blog. Salah satunya adalah reportase-today.blogspot.com. Berita tersebut dibuat pada 28 Oktober 2017. Artikel itu 100 persen clickbait. Judulnya tidak sesuai dengan isinya. Tidak ada statement apa pun dari Megawati terkait dengan UU Ormas. Kini blog reportase-today sudah tidak bisa diakses. Namun, masih ada jejaknya di cache Google Search. Dan mereka yang tebar hoax itu sudah kena UU ujaran kebencian.

Ya dakwah yang tendesius kepada PDIP sebetulnya sikap tidak percaya diri akan kemampuan dakwah islam membangun persatuan umat dan juga lebih karena iri dengki: Mengapa seorang Jokowi sebagai presiden terpilih, yang amanah, rendah hati, dan tidak KKN itu, tidak lahir dari Ormas Islam atau partai islam. Mengapa jusru lahir dari PDIP yang menganut ajaran Bung Karno, Pancasilais. Jadi sikap inferior complex dan iri dengki lebih besar daripada sikap ikhlas berdakwah untuk mencerahkan umat agar berakhlakul kharimah. Walau karena itu harus membenci Jokowi seorang muslim yang taat. Dan anehnya yang diperjuangkan hanya seorang Prabowo yang menurut HRS islamnya diragukan. ..

Sumber: DDB

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: