Press "Enter" to skip to content

BPJS Hentikan Kerja Sama, Ribuan Pasien RSUD Ibnu Sina Telantar

Alasan nyeleneh dari BPJS Kesehatan ini tidak dipertanyakan oleh sejumlah pasien. Mereka tidak percaya rumah sakit dibawah kendali Dinkes Kabupaten Gresik ini tidak lolos akreditasi.

Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dr Endang Puspitorini Sp THT (K) mengungkapkan, 14 Maret 2019, pihaknya telah mengajukan akreditasi kepada Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

“Mungkin KARS-nya sibuk karena beberapa RS di Indonesia bersamaan proses akreditasinya. Habisnya 19 April lalu, per 1 Mei BPJS memutuskan kerjasama,” kata Endang. Ditambahkan, KARS akan melakukan survei 13 hingga 17 Mei. Sesuai Pasal 76 Permenkes 56/2014 setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.

Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pihaknya berharap, BPJS tidak terlalu kaku dengan aturan akreditasi ataupun rekredensialing karena hingga kini suplai layanan kesehatan sangat tinggi.

Saat ini saja, kata dia, masyarakat juga sering kesulitan mencari ruang perawatan karena penuh pengunjung. Jumlah pasien meningkat baik di Intensive Care Unit (ICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

“Kalau hukum positifnya mengatakan ada sertifikat akreditasi ya memang harus juga, tetapi bisalah diberi kesempatan kembali. Rumah sakit ada bandelnya juga. Nah tapi jangan juga langsung diputus kerja samanya karena dari layanan kesehatannya ini tidak bisa ,” katanya.

Wakil Direktur RS Ibnu Sina Gresik, Maftuhan berharap BPJS kesehatan tidak bisa semena-mena melakukan hubungan pemutusan karena RS bukan mengeluarkan produk, tapi layanan kesehatan. “Banyak pasien yang pulang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami juga menunggu dari Kemenkes,” ungkapnya.

Salah satu pasien, Andika Ramadhani mengaku kaget ketika perawat menyatakan tidak menerima kartu BPJS-nya. “Kaget, ini anak saya panas tiga hari. Akhirnya saya bayar sendiri,” kata dia. Dia berharap layanan BPJS bisa kembali dinikmati.

“Saya berharap jangan dihilangkan BPJS itu karena sangat membantu orang-orang yang nggak mampu, nggak punya,” katanya. Beberapa pasien rawat jalan terpaksa pulang karena mereka kartu BPJS mereka ditolak. Mereka memilih kembali ke puskesmas, RS swasta lainnya dan bahkan bayar sendiri. “Bagaimana lagi. Bingung juga,” ungkap Anisah, salah satu pasien darah tinggi.

Terkait persoalan ini, Kepala BPJS Kesehatan cabang Gresik, Greisthy E.L Borotoding mengungkapkan, pemutusan kerjasama dengan Ibnu sina diberlakukan karena RSUD itu belum memperbarui akreditasinya. “Namun untuk pelayanan kegawatdaruratan seperti hemodialisa, tetap kami layani,” jelasnya.

Greisthy mengaku, mendapatkan informasi bahwa hingga kini manajemen RSUD Ibnu Sina tetap memberikan pelayanan JKN-KIS meski kerja sama dengan BPJS berhenti. “Hal ini yang tengah menjadi pemikiran kami. Bagaimana cara mereka mengklaimkan, termasuk pembayaran tenaga medis,” katanya. “Kami akan perjuangkan di Kemenkes,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Greisthy juga mengingatkan ke sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS untuk memperbarui status akreditasinya yang telah habis.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkapnya. (jar/han/ris)

(sb/jar/jay/JPR)



Source

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *