Press "Enter" to skip to content

BPJS Ungsikan Pasien RSIS ke Surabaya Pasca Pemutusan Kontrak

GRESIK – Polemik antara BPJS kesehatan dengan RSUD Ibnu Sina (RSIS) terus memanas. Kali ini seluruh pasien RSIS dialihkan ke sejumlah rs di Surabaya, dan Lamongan. Jadi, warga Gresik yang selama ini berobat dengan BPJS harus pergi ke Surabaya untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Gresik Greisthy E.L Borotoding dalam rilisnya menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kantor BPJS Surabaya untuk memetakan RS sebagai pengalihan pelayanan Kesehatan dari RSIS. Pengalihan sesuai dengan kompetensi yang sama yakni tipe B.

Disebutkan, RS Tipe B di Wilayah Surabaya yang akan menampung pasien dari RSIS Gresik di antaranya RS Haji, RSUD Dr. M. Soewandhi, RS Islam A. Yani, RS PHC, serta RS Medical Centre. “Kami memastikan bahwa rawat inap yang dirujuk ke RS di wilayah Surabaya memang tersedia sarana prasarana dan tempat tidur,” kata Greisthy E.L Borotoding.

Dalam kesempatan itu Kacab BPJS Gresik membantah penutupan kontrak dengan RSIS sebagai upaya efisiensi. Dia berdalih tetap memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Sikap kaku BPJS ini disayangkan Pemkab Gresik. Asisten Sekda Pemkab Gresik Tursilowanto Hariogi mengatakan pihaknya memang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun, memang belum ada titik temu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Iya, kami sudah panggil keduanya tapi belum ada solusinya,” ujar dia.

Meski begitu, sesuai dengan arahan Bupati Gresik pemerintah tetap meminta RSUD Ibnu Sina tidak menolak pasien BPJS. Terkait dengan permasalahan tunggakan nanti bisa dibicarakan bersama antar lembaga. “Yang pasti pak bupati dengan minta jangan sampai persoalan ini merugikan masyarakat Kabupaten Gresik,” ungkap dia.

Selain pemkab, upaya mediasi juga akan digelar DPRD Kabupaten Gresik. Wakil Ketua DPRD Gresik Moh Syafi’ AM telah menugaskan secara khusus kepada Komisi IV untuk memanggil kedua belah pihak. “Iya, kami sudah meminta Komisi IV. Kemungkinan Selasa akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan ini harus segera diatasi. Kalau dibiarkan berlarut-larut kasihan warga masyarakat. Sebab, masyarakat sebagai pengguna pasti akan sangat dirugikan. “Ini menjadi prioritas bagi dewan. Dan kami minta harus ada hasilnya,” tegas dia. (rof/jar/ris)

(sb/rof/jar/jay/JPR)



Source

Gus Fik
Follow me

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: