Press "Enter" to skip to content

Bukan Menggaji Pengangguran

Oleh: Denni P. Purbasari, dimuat di Harian Kompas, Senin, 2 September 2019

Sejak disampaikan di acara Konvensi Rakyat (24/2), Kartu Pra Kerja barangkali adalah kartu yang paling kontroversial dari tiga kartu sakti Presiden Jokowi. Selain baru dan mencapai 2 juta penerima, juga ada insentif pasca pelatihan—yang sering disalahartikan sebagai menggaji pengangguran.

vok3Menurunkan pengangguran muda

Esensi Kartu Pra Kerja adalah memberikan pelatihan vokasi berdurasi jangka pendek. Kelompok sasaran utamanya adalah anak muda lulusan SMA sederajat, pengangguran maupun bukan. Membekali/meningkatkan keterampilan menjadi tujuan antaranya, sedangkan tujuan finalnya meningkatkan kebekerjaan (employability), dalam arti mereka bisa memperoleh pekerjaan untuk pertama kalinya maupun berganti pekerjaan. Menjadi pekerja atau wirausaha tidaklah soal.

Program baru Presiden ini bukan tanpa alasan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka hanya 5,01 persen atau 6,82 juta jiwa, namun untuk rentang usia 19-24 tahun, angkanya mencapai 18,2 persen (3 juta jiwa) dari angkatan kerja di kelompok usia ini (Sakernas BPS). Alasannya, anak-anak muda ini tidak punya pengalaman kerja akibat minus keterampilan, sementara 88 persen lowongan pekerjaan meminta pengalaman kerja minimal 1 tahun (Jobstreet).

Membidik anak-anak muda juga membawa misi menyelamatkan generasi. Mengapa? Karena dari 3 juta pengangguran di usia 19-24 ini, sebanyak 64 persen lulusan SMA sederajat dan 13,6 persen lulusan diploma I ke atas. Artinya, meskipun terdidik, mereka menganggur.

Anak-anak muda ini bisa terkena “kutukan pengangguran” bila tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Yaitu, hilangnya modal manusia (human capital loss) yang sudah diakumulasi sejak kecil—yang wujudnya bisa berupa menurunnya keterampilan hingga kepercayaan diri mereka. Padahal, investasi pendidikan yang sudah dikeluarkan tidaklah sedikit.

Sesuai permintaan pasar

bukanSoal keterampilan yang absen atau tidak pas dengan permintaan industri inilah yang akan disasar oleh program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja bukanlah satu-satunya instrumen dalam sistem pelatihan nasional. Ada revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pembangunan BLK baru, pengurangan pajak untuk vokasi dan litbang, beasiswa talenta digital, asuransi pengangguran untuk pelatihan kembali, dan lain sebagainya.

Dalam Rapat Terbatas tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (16/5) Presiden minta agar pelatihan dalam Kartu Pra Kerja disesuaikan dengan kebutuhan riil industri, dan harus menetas—dalam arti konkret hasilnya. Terkait dengan kebutuhan ini, dari 300.000 iklan lowongan kerja yang ada di sebuah platform digital setahun terakhir maupun dari harian KOMPAS diperolehlah informasi awal mengenai bidang spesialisasi yang paling dicari untuk kualifikasi lulusan SMA sederajat, diploma, hingga sarjana.

Untuk SMA sederajat misalnya, yang paling dicari adalah posisi tenaga penjualan, F&B/restoran, general work (pengemudi, kurir, satpam), administrasi, dan pemasaran untuk kebutuhan industri manufaktur, F&B/katering/restoran, ritel dan perdagangan besar, hingga jasa keuangan. Sedangkan spesialisasi IT/komputer/software banyak diminta untuk kualifikasi diploma ke atas—itupun di peringkat 3 ke bawah. Dua spesialisasi teratas masih diduduki oleh tenaga keuangan dan pemasaran.

Dengan platform lowongan kerja digital, informasi bisa didetilkan lagi menurut propinsi. Di DKI Jakarta misalnya, IT menempati posisi teratas. Sedangkan di Kalimantan Utara, pertanian/kehutanan/perikanan paling dicari. Informasi detil ini bisa dianalisis kecenderungannya dari waktu ke waktu.

Bertolak dari informasi awal sisi permintaan ini, disusunlah 9 klaster pelatihan di sisi penawarannya, yaitu teknik, teknologi informasi, perbankan/jasa keuangan, penjualan-pemasaran, perkantoran, gaya hidup, makanan-minuman, pertanian, dan bahasa asing. Dalam pidato Nota Keuangan (16/8), Presiden telah menyebutkan beberapa kursus spesifik dalam klaster-klaster itu, seperti coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.

Memanfaatkan platform digital swasta

voks2Sejalan dengan Visi Indonesia Presiden agar cara baru dan nilai-nilai baru diterapkan dalam mencari solusi setiap masalah melalui inovasi, maka sebanyak 1,5 juta dari 2 juta Kartu Pra Kerja akan diimplementasikan secara digital, dengan sebanyak mungkin melibatkan swasta.

Maksudnya, pemerintah akan memanfaatkan perusahaan platform digital yang sudah ada untuk menjadi penghubung antara penerima manfaat Kartu Pra Kerja, penyedia jasa pelatihan, dan pemberi kerja. Pelatihannya sendiri mayoritas masih lewat tatap muka, meski ada yang sudah digital seperti bahasa asing misalnya.

Model seperti ini bukanlah baru. Saat ini beberapa aplikasi digital sudah menawarkan aneka kursus keterampilan berbiaya mandiri (karena itu masih sangat sedikit jumlahnya). Orang tinggal buka aplikasi, memilih jenis kursus di daerah mereka, melihat biaya dan paketnya, membaca rating dan ulasan pengguna. Begitu sudah dipilih, ia akan menerima QR code untuk dibawa ke tempat kursus, dan usai kursus ia bisa memberikan rating dan ulasan.

Kartu Pra Kerja akses digital kurang-lebihnya menggunakan mekanisme standar ini. Jadi, kartunya tidak lagi fisik, namun digital. Selain itu, setelah menyelesaikan pelatihan peserta akan memperoleh insentif pasca pelatihan ke dompet digital mereka sebagai pengganti (sebagian) uang transportasi, pulsa, dan makan.

Setiap provinsi mungkin akan mendapatkan kuota sebanding dengan jumlah pengangguran mudanya. Jawa-Bali misalnya, menempati 62,3 persen dari 1,5 juta kartu, sedangkan Sumatera 21,2 persen. Dominannya Jawa-Bali-Sumatera juga diamini oleh data iklan lowongan kerja. Adapun berapa nominal “beasiswa untuk pelatihan” yang akan diberikan per orangnya, masih didiskusikan.

Dipilihnya jalan digital ini, selain anak muda sudah terbiasa dengan aplikasi, juga karena lebih mudah, transparan, akurat, inklusif, bertumbuh, dapat dilacak, dan kaya data. Risiko dan kekurangan metode digital pasti ada, namun dimitigasi.

Cara digital ini juga dirasa cocok dengan profil penganggur muda. Selain berpendidikan, sebanyak 64,5 persen ada di perkotaan. Namun karena penetrasi digital belum merata, sejumlah 500 ribu Kartu Pra Kerja masih dilakukan secara reguler melalui BLK, lembaga pelatihan Kementerian dan Lembaga, lembaga pelatihan industri, dan lainnya.

Sebagai penutup, harus diakui bahwa Kartu Pra Kerja ini bukanlah peluru perak yang ditembakkan di ruang hampa (lapangan pekerjaan harus tumbuh juga!). Jalan panjang untuk membuat desain ini bisa terimplementasikan masih terbentang. Inovasi akan selalu berisiko karena kebaruannya atau tidak linier. Tapi justru di situlah tantangan apakah kita bisa berkolaborasi mewujudkan gagasan menjadi kenyataan.

Bagi seorang pesimis, inovasi adalah chaos yang menciutkan nyali. Bagi yang optimis, inovasi adalah kesempatan untuk menghadirkan solusi bagi 1,8 juta anak muda Indonesia lulusan SMA sederajat yang memasuki pasar kerja per tahunnya—tak terkecuali bagi keluarga mereka.

Penulis merupakan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan bijang kajian isu-isu strategis bidang ekonomi

Go to Source
Author:

editor 3
Follow me

Mas Bejo

Digitalpreneur dan sociopreneur untuk IndonesiaMaking 4.0. Ketua Bara JP Gresik. Ketua BARKOD Gresik. Founder Yasiam.web.id.
Mas Bejo
Follow me
%d blogger menyukai ini: