Press "Enter" to skip to content

Gubernur BI: Perbankan Harus Selaraskan Strategi dengan Fintech

Institusi finansial konvensional seperti perbankan harus segera beradaptasi untuk mengikuti tuntutan digitalisasi layanan sektor keuangan. Perbankan perlu menyelaraskan diri dengan kehadiran teknologi keuangan (fintech) untuk memacu kenaikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang saat ini baru mencapai 51 persen dari total populasi.

“Perbankan harus menyelaraskan strategi dengan fintech melalui kolaborasi dalam bentuk innovation hub bila ingin tetap hidup,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang juga Ketua Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dalam acara Indonesia Fintech Forum 2019 di Jakarta.

Menurutnya, teknologi keuangan masih sangat dibutuhkan. Potensi kebutuhan kredit masyarakat Indonesia yang harus dijembatani oleh lembaga keuangan ataupun nonkeuangan menurut World Bank mencapai US$165 miliar (sekitar Rp2,3 kuadriliun) per tahun belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional.

Kita yakin bisa enam puluh persen tahun ini, salah satunya dengan dengan semakin banyaknya fintech.

Perry Warjiyo,
Gubernur Bank Indonesia

Butuh undang-undang fintech

Pemerintah akan segera menggodok RUU Fintech yang akan memberi jaminan keamanan bagi nasbah dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mewakili Presiden RI Joko Widodo saat membuka acara tersebut, menyatakan nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai US$100 juta (sekitar Rp1,4 triliun). Kenaikan transaksi ekonomi digital terbesar terjadi pada 2018 yang mencapai 281 persen senilai Rp 47,1 triliun.

“Kehadiran fintech diharapkan dapat mempercepat akselerasi lebih dari 60 juta UMKM yang saat ini belum tersentuh perbankan atau financial services.”

Terkait dengan upaya pengawasan dan jaminan keamanan bagi nasabah fintech, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Sukarela Batunanggar menyebut pemerintah dan regulator segera mengajukan RUU Fintech untuk kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun nasabah mereka.

“Saat ini terdapat 127 fintech yang terdaftar di OJK, dan ada 350 startup peer-to-peer lending yang tengah disaring oleh regulatory sandbox yang dibuat OJK,” ujarnya. “Ini akan menyaring startup P2P yang memang kredibel dan patuh terhadap aturan.”

Berbagi kisah dan kiat Sukses

Penyerahan hadiah untuk Startup Pembiayaan yang menjadi pemenang piching contest IIF 2019.

Acara tersebut juga mengetengahkan sesi diskusi bertema The Untold Story: Why We Survive yang menghadirkan:

  • SVP Traveloka, Alvin Kumarga,
  • CEO Modalku, Reynold Wijaya,
  • CEO & Co-Founder TaniHub, Pamitra Wineka, dan
  • CEO Modal Rakyat, Stanislaus Tandelilin.

Para eksekutif dan founder startup terkemuka ini berbagi kisah sukses dan kiat-kiat dalam menghadapi kendala transformasi digital ekonomi di Indonesia.

Di sesi selanjutnya digelar pitching competition yang diikuti seratus startup P2P lending. Dari 7 startup yang terpilih oleh panitia dan dewan juri, 3 startup yakni Halofina meraih suntikan modal senilai Rp100 juta setelah terpilih sebagai peserta terbaik, disusul oleh Crowde yang meraih Rp50 juta sebagai pemenang kedua dan Portofolio.co.id yang meraih Rp25 juta menjadi pemenang ketiga.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

This post Gubernur BI: Perbankan Harus Selaraskan Strategi dengan Fintech appeared first on Tech in Asia Indonesia.

%d blogger menyukai ini: