Press "Enter" to skip to content

HTI dan Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Banyak pihak yang tidak benar-benar tahu mengapa gerakan islam politik internasional garis keras seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahir disebut bertentangan dengan Pancasila. Mereka menyangka itu karena ideologi Islamnya.

Padahal bukan demikian. Tidak ada yang salah dengan Islam, sebagaimana tidak ada yang salah dengan Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha, Konghucu, pun beragam agama asli Nusantara. Agama-agama itu mengandung ajaran-ajaran luhur yang sangat baik dalam mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang bermasalah dari gerakan Islam politik garis keras seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahir bukan nilai-nilai Islam namun sebaliknya justru pada pertentangannya dengan nilai-nilai Islam. HT dan IM sekedar menggunakan Islam sebagai jubah bagi hasrat kekuasaannya sebab pemahaman mereka akan Islam sebenarnya dangkal saja.

HT dan IM bertentangan Pancasila ketika mereka mencoba memformalkan kekuasaan politik Islam dalam wujud negara Islam dan syariah sebagai hukum positif.

Inilah salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari buku berjudul Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Buku itu berisi pikiran para intelektual-ulama kontemporer terkemuka Indonesia seperti KH Abudurrahman Wahid alias Gus Dur dari Nahdatul Ulama dan Prof. DR Syafii Maarif alias Buya Syafii dari Muhammadyah.

Buku yang terbit 10 tahun lalu ini ditulis berbasis riset terhadap perkembangan tiga kelompok Islam Garis Keras di Indonesia: Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir.

Lalu mengapa ketika kekuasaan Islam diformalkan dalam wujud bentuk negara khilafah yang menggunakan hukum syariah sebagai hukum positif, ia bertentangan dengan Pancasila?

Banyak yang menduga, ini sekedar persoalan penghormatan terhadap kebhinekaan dan mengaitkannya dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Padahal, gerakan Islam garis keras bertentangan secara gamblang dengan sekurang-kurangnya 3 sila sekaligus: Kemanusiaan, Kebangsaan, dan Mufakat atau Demokrasi.

Mari kita lihat.

  • Pertentangan terhadap Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prinsip kemanusiaan secara sederhana adalah prinsip yang menempatkan manusia setara dan bersaudara, tak dibedakan oleh suku, agama, ras, dan lain-lain identitas. Itu sebabnya Bung Karno menyebut prinsip ini dengan istilah internasionalisme, yang berarti di manapun dan berkebangsaan apapun (termasuk beragama apapun), manusia di muka bumi ini hakikatnya setara.

Ketika negara didasarkan pada hanya salah satu agama dan hukum-hukum diterapkan harfiah berdasarkan kitab suci agama itu, ia bertentangan dengan kemanusiaan sebab mendiskriminasi kelompok lain.

Dalam sistem negara khilafah, penganut agama lain akan didiskrimasi. Sejumlah hak asasi mereka, terutama di bidang sipil-politik tidak akan diakui.

Kita telah melihat contoh nyata soal ini dalam Pilkada DKI Jakarta ketika teriakan menolak pemimpin kafir menggema di mana-mana. Bayangkan saja jika prinsip itu kemudian diformalkan menjadi undang-undang setelah kekuatan-kekuatan politik yang diboncengi Islam garis keras berkuasa.

Bahkan, karena karakter kelompok Islam garis keras ini mengklaim kebenaran mutlak berdasarkan tafsiran subjektifnya, kelompok-kelompok Islam lain seperti NU dan Muhammadyah juga akan disingkirkan dari akses terhadap kekuasaan (pengaturan kehidupan publik) sebab dianggap kafir.

Semua gagasan dan ekspresi politik yang membedakan manusia berdasarkan identitasnya bertentangan dengan prinsip internasionalisme atau peri-kemanusiaan. Selain HTI dan Ikhwanul Muslimin, parpol-parpol Kristen garis keras di Eropa dan Amerika Serikat, tergolong pula dalam kelompok ini adalah ultra-nasionalis seperti Nazi di Jerman atau Ku Klux Klan di Amerika Serikat.

  • Pertentangan terhadap sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia

Bagi bung Karno, nasionalisme Indonesia adalah setepat-tepatnya nasionalisme sebab ia menempatkan kemanusian (internasionalisme) dan kebangsaan (nasionalisme) setara posisinya.

Adanya peri-kemanusiaan dan peri-kebangsaan sebagai dasar negara menjadikan manusia Indonesia bukan seorang kosmopolit yang bersemangat internasionalis tanpa terikat kebangsaan, bukan pula seorang nasionalis chauvinis yang menganggap rendah bangsa atau kelompok identitas lainnya.

Gerakan Islam garis keras seperti Hizbut Tahir tidak memiliki peri-kebangsaan.

Mereka bukan saja tidak memiliki semangat cinta tanah air seperti seorang kosmopolit, jauh lebih buruk dari itu, mereka hendak menghancurkan kebangsaan Indonesia, meletakkannya sebagai hanya suatu kenyataan geografis di bahwa kedaulatan Pan-Islamisme yang entah berpusat di mana.

Dalam konteks ini, Hizbut Tahir Indonesia 10 kali lebih buruk dan jahat dibandingkan PKI. PKI dan HTI boleh sama-sama bersemangat internasionalisme satu kaum yang eksklusif sifatnya. Namun solidaritas partai buruh dalam internasionalisme komunis wujud konkritnya berupa aliansi partai-partai komunis yang berkiblat kepada kepemimpinan Komintern yang berpusat di Uni Soviet (zaman dahulu), bukan pembubaran NKRI. Sebaliknya internasionalisme HTI berupa Pan-Islamisme adalah pembubaran NKRI dan menjadikannya sebagai sekedar wilayah tanpa kedaulatan dalam kekuasaan Pan-Islamisme.

  • Pertentangan terhadap sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Bung Karno dan para pendiri bangsa sangat paham bahwa Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan kebudayaan, termasuk nilai dan norma-normanya; berbagai agama dan keyakinan; beragam latar belakang kelas sosial; serta banyak ideologi atau tendensi filsafat politik.

Karena itu semangat kebangsaan alias persatuan kelompok-kelompok ini dalam wadah negara Republik Indonesia tidak meniadakan perbedaan dan pertentangan di antara unsur-unsur ini. Perbedaan dan pertentangan itu diselesaikan secara beradab melalui tradisi luhur nusantara: musyawarah yang dituntun oleh hikmat kebijaksanaan (nalar, ilmu pengetahuan, nurani, dan nilai-nilai luhur kebudayaan dan agama). Maka demokrasi politik Indonesia adalah demokrasi perwakilan yang berbasis kepada musyawarah untuk mufakat, bukan menang-kalah, bukan demokrasi voting-votinganp.

Dengan jalan itulah kedaulatan rakyat ditegakkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait hajat hidup rakyat banyak.

Selain itu demokrasi Indonesia tidak sekedar demokrasi politik, namun juga demokrasi ekonomi alias keadilan sosial. Itu sebabnya, demokrasi Indonesia Bung Karno sebut sebagai socio-demokrasi.

Dalam sistem negara khilafah tidak ada yang namanya demokrasi. Keputusan-keputusan strategis atau kebijakan publik ditentukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang atas dasar klaim keIlahian, dipercaya memiliki hidayah untuk memutuskan segalanya dengan benar.

Dengan kata lain, sistem khilafah sebenarnya merupakan varian kediktatoran, serupa fasisme di Jerman, serupa komunis Stalinis di Uni Soviet zaman dahulu. Bedanya kedikatoran khilafah dibungkus oleh tafsir sepihak atas kitab suci sehingga seolah-olah para diktator itu sedang menjalankan perintah Allah.

Dengan prinsip-prinsip seperti ini, kita sudah bisa membayangkan wujud teror yang dihadapi rakyat Indonesia andai sistem negara khilafah benar-benar terwujud.

Lalu ada yang katakan, ya seharusnya dalam masyarakat demokratis semua gagasan diperbolehkan selama tidak ada tindakan konkrit mencederai kemanusiaan. Hizbut Tahrir tak boleh dibubarkan.

Aih, itu idealnya. Di sejumlah negara Eropa seperti Inggris upaya pembubaran Hizbut Tahrir memang belum berhasil karena hambatan prinsip demokrasi tadi.

Namun negara-negara Eropa berbeda dengan Indonesia. Di Eropa tak banyak ‘rumput kering’ yang bisa membakar seluruh negeri sekalipun berton-ton korek api dinyalalakan. Indonesia adalah negara muslim terbesar. Jika kelompok-kelompok ini dibiarkan hidup, mereka akan tumbuh membesar. Ketika imbangan kekuatan (jumlah rakyat yang mendukung sistem khilafah versus pendukung demokrasi) telah dinilai cukup, kelompok pendukung sistem khilafah ini akan mengambil alih kekuasaan dengan jalan kekerasan.

Mari kita ibaratkan pertandingan tinju.

Anda tahu pasti seorang maniak ingin turut bertanding dan telah membawa pisau di tangannya untuk membunuh lawan. Anda menjelaskan padanya soal aturan di ring tinju, tidak boleh membunuh lawan. Ia mengiyakan namun Anda tahu itu hanya pura-pura demi diperbolehkan naik ke atas ring.

Apakah Anda akan dengan tegas melarang si maniak ini naik ring atau Anda harus menunggu pisau menancap di dada lawannya baru mengeluarkan si maniak dari ring?

Ya. Demikian pula dengan IM dan HTI. Membiarkan organisasi itu hidup demi alasan demokrasi adalah membunuh demokrasi itu sendiri. Maka tepatlah jika pemerintah melalui pengadilan melindungi demokrasi, Pancasila, rakyat dan NKRI dengan membubarkan HTI. IM hingga kini tidak tampil terbuka di Indonesia.

Ancaman era HTI kembali ke bawah tanah

Sayangnya kita jangan senang dulu setelah keputusan pengadilan sekali lagi menolak permohonan banding HTI atas pembubaran mereka.

Ketika organisasi formalnya dinyatakan terlarang, HTI kembali ke wujud masa-masa awalnya: gerakan bawah tanah. Sebagai gerakan bawah tanah, mereka melakukan penggalangan kekuatan dengan diam-diam melalui topeng aktivitas dakwah.

Sementara untuk perjuangan politik, mereka memanfaatkan organisasi-organisasi yang telah mereka susupi. Dalam meneriakkan program-program politik, mereka tidak lagi menggunakan juru bicara resmi, melainkan menggunakan mulut para infiltran, tokoh-tokoh mereka dalam organisasi-organisasi massa, partai politik, lembaga negara dan pemerintahan, militer dan kepolisian, pun tokoh-tokoh lepas yang tak pernah mengakui identitasnya sebagai IM atau HTI.

Hanya satu cara untuk mengetahui wujud mereka, wujud gerakan bawah tanah seperti ini. Lihatlah pola narasi yang mereka gaungkan. Dalam politik mereka menggunakan istilah-istilah yang diambil dari kitab suci untuk melegitimasi serangan mereka kepada lawan politik: tuduhan kafir, partai setan, pemerintahan dajal, kriminalisasi ulama, dll.

Saat ini, menjelang 30 September, mereka meniup-niupkan isu hantu komunisme, menuduh pemerintah sebagai pendukung PKI.

Tentu bagi rakyat terdidik, politik ketakutan dan kebencian a la kelompok-kelompok ini mungkin tak lagi mempan. Namun bagaimana dengan rakyat biasa? Padika

Bahan bacaan:

KH. Abdurrahman Wahid, ed. (2000) ILUSI NEGARA ISLAM: Ekspansi Ge­rak an Islam Transnasio­nal di Indo­ne­sia. Jakarta: Ge­rakan Bhinne­ka Tunggal Ika, the­ Wahid Institute­, dan Maarif Institute
Ismail Hasani, et.all. (Desember, 2011) Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan. Jakarta: Publikasi SETARA Institute

Follow me

Mas Bejo

Digitalpreneur dan sociopreneur untuk IndonesiaMaking 4.0. Ketua Bara JP Gresik. Ketua BARKOD Gresik. Founder Yasiam.web.id.
Mas Bejo
Follow me

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: