Press "Enter" to skip to content

Indonesia Pasca Pemilu 2019: Perlukah Reformasi Rezim Pemilu?

JAKARTA – Indonesia telah sukses menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang dianggap sebagai salah satu agenda demokrasi terbesar dan terumit di dunia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta yang terhimpun antara lain: jumlah suara yang terakumulasi mencapai lebih dari seratus lima puluh juta suara, persebaran titik tempat pemungutan suara yang masif dan tersebar luas yakni lebih dari delapan ratus ribu tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan para penyelenggara pemilu dengan jumlah sekitar enam juta orang.

“Di sisi lain, diperlukan refleksi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 di beberapa aspek, terutama terkait dengan beratnya beban kerja yang ditanggung oleh penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia dan dampak polarisasi politik terhadap masyarakat,”  kata Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, ketika menyampaikan paparannya dalam seminar yang diadakan oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS) dan Australian National University (ANU) di Auditorium CSIS, di Jakarta 25 Juni 2019.jp2

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Andi Mallarangeng (Tim perumus sistem pemilu pasca Suharto), Marcus Mietzner (Associate Professor, Australian National University), Edward Aspinall (Australian National University), Ward Berenshot (KITLV/ Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), Eva Sundari (Anggota DPR RI Periode 2014-2019), Gregory Fealy (Associate Professor and Senior Fellow, Indonesia Politics, Departement of Political and Social Change, Bell School of Asia – Pacific Affairs, ANU College of Asia and the Pacific), Adhy Aman (Senior Programme Manager, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) , Ben Reilly (Murdoch University).

Jaleswari juga mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, kedewasaan berpolitik oleh peserta pemilu mutlak diperlukan untuk memberikan teladan kepada masyarakat dalam rangka mematangkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi. Lebih lanjut Jaleswari menyampaikan apresiasi terhadap diskusi yang diadakan CSIS dan ANU. Seminar tersebut, menurutnya, dapat menjadi sarana untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan objektif sebagai proses evaluasi terhadap sistem pemilu di Indonesia dari beragam pihak, khususnya peneliti dan institusi kebijakan publik.

Go to Source
Author: editor 3