Press "Enter" to skip to content

Jaleswari Tegaskan Komitmen Jokowi pada Penegakan Hukum dan Keadilan

JAKARTA – Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus bekerjasama menghadapi tantangan konkret dalam penegakan hukum saat ini, seperti menguatnya politik identitas atau merebaknya media sosial sebagai medium bertebarannya hoaks dan miskomunikasi, yang menjadi bagian dari perhatian kajian reformasi hukum.

Pernyataan itu disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani, saat hadir dan menjadi narasumber dalam diskusi kelembagaan MPR RI Pleno ke -26 dengan topik ‘Kekuasaan Presiden Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan’ di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

Dalam diskusi di komplek parlemen ini, Jaleswari, memaparkan materi mengenai dinamika demokrasi, keterkaitakan presiden dan kepolisian dalam menegakkan keamanan, dan juga kejaksaan dalam penegakkan hukum serta keadilan.

Dengan memberikan contoh dari negara lain seperti Amerika Serikat lewat ‘Guantanamo Bay Detention Camp’, Kanada dengan ‘Citizenship Act’, dan Malasysia dengan ‘UU Pencegahan Keganasan’, Jaleswari menyampaikan bahwa demokrasi tidak selalu berjalan linier  dan selalu ditantang dengan situasi kondisi yang berkaitan dengan terminologi  yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Jaleswari juga menyampaikan, politik hukum Presiden Joko Widodo tercermin dari Nawacita 1 yang berbunyi, “Kami berkomitmen untuk mewudjudkan sistem dan penegakkan hukum yang berkeadilan dalam kebijakan penegakan hukum” serta Nawacita 2 yang berbunyi “Penegakan sistem hukum, yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Ditegaskan, politik hukum Presiden Jokowi dalam kebijakan penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Nawacita dengan fokus arah kebijakan di antaranya juga fokus mendukung KPK, penegakan hukum lingkungan, mendorong BNN dalam operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika dan memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum terutama pada kelompok rentan.dpr1

“Jadi saya rasa, dalam Nawacita I dan Nawacita II, komitmen Presiden dapat terlihat di sana. Dalam rapat-rapat terbatas Kabinet, di sana Presiden juga menegaskan kembali bahwa hukum kita yang berkeadilan penting untuk di implementasikan,” imbuhnya.

Menutup diskusi, Jaleswari meyampaikan, ketika bicara soal hukum, mau tidak mau akan membahas soal politik sebagai ruang hukum itu sendiri. Selain itu, media sosial yang hadir saat ini juga berkontribusi atas ricuhnya ruang publik hari ini, ditambah lagi era post-truth dimana kebenaran bukan satu-satunya lagi.

Kantor Staf Presiden tidak menampik tentang adanya kelamahan-kelemahan dan kekurangan di era Presiden Jokowi tentang penegakkan hukum yang ada selama ini. Untuk itu, tentu di sana sini ada perbaikan-perbaikan yang signifikan.

“Saya rasa reformasi hukum yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan menjadi salah satu agenda dari reformasi hukum, baik bagaimana hukum ditegakkan melalui regulasi-regulasi, bagaimana manajemen penyelasaian kasus, kelembagaan dan lain-lain juga menjadi perhatian bagi agenda reformasi hukum Presiden,” katanya.dpr2

Go to Source
Author: editor 3

Gus Fik
Follow me
%d blogger menyukai ini: