Press "Enter" to skip to content

KSP Tekankan Pentingnya Peran Perguruan Tinggi dalam Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan untuk Penanganan Stunting

BANDUNG – Upaya penanganan stunting memerlukan sebuah gebrakan besar selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi demi menjaga momentum dan capaian yang telah diraih. Universitas, dengan kekuatan riset dan tenaga profesional di berbagai bidang, harus memainkan peranan penting dengan menjadi Center of Knowledge di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti pada workshop ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Stunting’ yang diadakan di Universitas Padjadjaran, 24 Juni 2019.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan Institut Gizi Indonesia (IGI), di 17 Universitas terpilih diantaranya UI, IPB, UGM, dan UNAIR. Turut hadir di workshop ini undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Cirebon.

Pada kesempatan ini, Brian, didampingi oleh Akhmad Sani selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian III, menerangkan peran KSP sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan debottlenecking program prioritas nasional dan menjadi corong komunikasi politik capaian-capaian pemerintah.

“Hasil nyata kerja pemerintah terlihat dari penurunan angka prevalensi stunting dari 37% menjadi 30% dalam 5 tahun terakhir. Di periode pemerintahan yang kedua nanti KSP akan memfokuskan perhatian pada pilar ke-4 penanganan stunting mengenai Gizi dan Ketahanan Pangan. Isu-isu yang tercakup dalam pilar ini antara lain food and nutrition system, fortifikasi, sustainable agriculture, dan diversifikasi pangan,” paparnya.aa1

Untuk bisa mencapai target Indonesia bebas stunting di 2030 perlu kolaborasi yang melibatkan seluruh kepentingan. Universitas memainkan peran dalam menjaga kesinambungan program penanganan stunting, memberikan tinjauan keilmuan dan bukti ilmiah, serta melakukan pendampingan pengembangan model-model intervensi stunting yang efektif dan efisien. Melalui kerjasama lintas instansi dan bidang keilmuan, peluang merealisasikan target tersebut menjadi lebih besar dan terukur.

Peran Perguruan Tinggi Atasi Stunting

Workshop diawali dengan pemaparan para panelis dari Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Unpad, dan IGI. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Eni Gustina, menyampaikan pentingnya melakukan harmonisasi 5 pilar penanganan stunting yang mencakup Gizi dan Ketahanan Pangan. Menurutnya, cakupan 14 intervensi gizi spesifik yang mencapai 90% secara teori dapat mengurangi angka stunting sebesar 20%. Eni juga menggarisbawahi peran sentral KSP dalam meningkatkan perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap isu stunting melalui kampanye dan pelatihan yang telah diselenggarakan di tingkat nasional maupun provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mendeklarasikan komitmennya pada bulan November 2018, dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil dan ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Ibu Athalia.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Setiawan, mengatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu mencerdaskan masyarakat agar mereka bisa mandiri dalam menangani urusan kesehatan di lingkungannya.

“Universitas memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Unpad yang mendapat mandat untuk mendampingi Cirebon dalam penanganan stunting memiliki SDGs Center yang bertugas untuk mengawal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di UN Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

Endang L. Achadi dari IGI menekankan bahwa stunting tidak hanya menjadi permasalahan sektor kesehatan saja tapi juga bangsa. Oleh karena itu, perlu penyelarasan dan sinergi perencanaan dari tingkat pusat hingga desa. Tanpa hal tersebut, upaya pemerintah untuk memperbaiki enam indikator World Health Assembly terkait stunting di 2025 akan sulit tercapai. Endang juga menyampaikan bahwa terdapat 13 program penanganan stunting yang paling cost-efficient berdasarkan pengalaman di 100 negara dan pelaksanaannya harus dioptimalkan melalui posyandu. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menjadikan posyandu sebagai garda terdepan pencegahan stunting.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi Forkas yang membahas aspek-aspek penanganan stunting yang sebaiknya menjadi fokus perguruan tinggi, khususnya Unpad. Prioritisasi kegiatan ini diperlukan agar sasaran yang ingin dicapai bisa terukur dengan baik. Perwakilan TNP2K, Ekki Syamsulhakim, menjelaskan ketersediaan bantuan pendanaan dari pemerintah berupa Research Grant yang disediakan bagi universitas dalam melaksanakan programnya.aa2

 

 

Go to Source
Author: editor 3

Gus Fik
Follow me
%d blogger menyukai ini: