Press "Enter" to skip to content

Luruk BPJS dan Dinkes Gresik, Buruh SPSI Nilai BPJS Keterlaluan

“Persoalan ini sebenarnya bisa dibicarakan jauh hari. Apalagi RSUD Ibnu Sina adalah rumah sakit rujukan Jatim Utara milik Pemkab Gresik. Ini kan namanya keterlaluan BPJS Kesehatan kalau sampai memutus kontrak. Apalagi pengajuan akreditas RSUD Ibnu Sina sudah disampaikan sejak Februari lalu,” kata Ali Muksin, Ketua Konfederasi SPSI Kabupaten Gresik.

Dalam pertemuan di Kantor Dinkes Gresik itu, Kepala Cabang BPJS Gresik Greisthy E.L Borotoding hadir bersama Kadinkes Gresik, dr Endang Puspitowati SpTHT. Sementara SPSI dihadiri seluruh pimpinan unit pekerja.

Lebih lanjut Ali mengatakan, dampak pemutusan itu dirasakan oleh seluruh buruh di Gresik. Sebab, seluruh buruh di Gresik terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Penghentian ini berdampak buruk bagi buruh. Mereka yang sudah membayar iuran bulanan tidak dapat mendapat layanan kesehatan hanya gara-gara buruknya administrasi BPJS Kesehatan Gresik.

“Untuk itu kami minta BPJS Kesehatan segera bekerjasama lagi sambil membenahi kekurangan administrasi akreditasi rumah. Jika tetap diputus, pekan depan kami akan demo besar-besaran ke kantor BPJS Kesehatan Gresik,” ancam Ali Muksin.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr Endang Puspitowati berjanji akan membantu mempercepat pengurusan akreditasi rumah sakit. Namun dia mengingatkan, pihak RSUD Ibnu Sina sebenarnya sudah menempuh persyaratan sejak Februari lalu. Namun hingga kini akreditasi itu belum diserahkan kepada pihak rumah sakit oleh Komite Akreditas Rumah akit (KARS).

“Mungkin KARS-nya sibuk karena beberapa RS di Indonesia bersamaan proses akreditasinya. Habisnya 19 April lalu, per 1 Mei BPJS memutuskan kerjasama,” kata Endang. Ditambahkan, KARS akan melakukan survei 13 hingga 17 Mei. Sesuai Pasal 76 Permenkes 56/2014 setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.

Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Gresik Greisthy E.L Borotoding bersikukuh mengatakan jika pemutusan kerjasama dengan Ibnu sina karena pihak RS belum memperbarui akreditasinya. “Namun untuk pelayanan kegawatdaruratan seperti hemodialisa, tetap kami layani,” jelasnya. (han/ris)

(sb/han/jay/JPR)



Source

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: