Press "Enter" to skip to content

Mengapa Perusahaan Teknologi Multinasional Kerap Diduga Tak Taat Pajak

PT Google Indonesia bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepuluh persen untuk layanan Google Ads mulai 1 Oktober 2019. Kebijakan ini dilakukan Google sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia. “Perubahan ini merupakan langkah menuju model bisnis baru yang mendukung pertumbuhan bisnis kami di Indonesia,” kata Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana.

Google juga akan melakukan penagihan dengan menggunakan mata uang lokal (rupiah). Hal itu akan mempermudah pembayaran PPN oleh klien iklan Google dari Indonesia.

Dalam hitungan ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira, keputusan Google menarik PPN sepuluh persen bakal berkontribusi pada penerimaan pajak negara sekitar Rp600 miliar per tahun.

Bisnis digital melaju lebih cepat dari regulasi

Sejumlah perusahaan teknologi multinasional, seperti Google, Facebook, atau Microsoft, sering dicap tidak taat pajak oleh pemerintah sejumlah negara tempat mereka menawarkan layanan masing-masing. Tak jarang mereka diduga hanya membayar pajak minimal, atau bahkan menghindar dari aturan pajak yang berlaku di banyak negara.

Anggapan itu kerap muncul karena kegagapan pemerintah di berbagai negara dalam menerapkan peraturan pajak untuk perusahaan multinasional, khususnya di bidang teknologi. Regulasi yang ada di negara-negara tersebut tidak siap mengantisipasi perkembangan bisnis teknologi yang bergerak begitu cepat.

Perusahaan teknologi multinasional sebagai entitas bisnis berorientasi profit memanfaatkan celah peraturan ini dalam perencanaan pajak (tax planning) masing-masing, sebagai bagian dari upaya efisiensi dan memaksimalkan laba. Hal yang lazim ditempuh oleh entitas bisnis kebanyakan.

Berlindung di balik kehadiran semu

Salah satu faktor yang membuat perusahaan teknologi multinasional dianggap tidak tunduk pada aturan pajak di berbagai negara adalah faktor kehadiran semu (“virtual presence”). Variabel ini masih luput dari cakupan perjanjian pajak antarnegara (bilateral) yang tertuang dalam tax treaty.

Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara untuk meminimalkan pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Beleid yang dikenal juga sebagai Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini digunakan oleh penduduk atau entitas bisnis antara dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi.

Keengganan perusahaan teknologi multinasional, terutama yang bergerak di layanan over-the-top (OTT) untuk taat pada regulasi perpajakan seperti yang dimaksud oleh pemerintah Indonesia, umumnya merujuk kepada celah hukum yang tidak terakomodasi dalam tax treaty. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi masalah yang dihadapi banyak pemerintah di seluruh dunia.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, upaya menarik pajak dari perusahaan teknologi multinasional memang agak rumit.

“Karena secara internasional virtual presence memang belum diatur. Di tax treaty juga belum diatur, jadi itu yang membuat mereka (perusahaan teknologi multinasional) bisa menolak aturan perpajakan dari satu negara.”

Dalam hal tax treaty dengan Singapura misalnya, posisi Indonesia masih sulit untuk disebut setara. Untuk region Asia Tenggara, Singapura telah lama jadi destinasi utama bagi investasi perusahaan multinasional, termasuk mereka yang bergerak di bidang teknologi dan mendapatkan pendapatan dari pasar Indonesia.

Setidaknya ada beberapa keunggulan Singapura yang membuat perusahaan teknologi multinasional memilih berinvestasi atau sekadar menempatkan kantor regional di sana. Salah satunya, Singapura aktif meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (free trade area/FTA). Alhasil, perusahaan yang berbasis di Singapura bisa lebih mudah masuk ke pasar yang tercakup dalam berbagai FTA tersebut. Faktor ini jadi salah satu magnet bagi perusahaan teknologi multinasional, perusahaan modal ventura, atau startup yang ingin segera dilirik investor.

Singapura juga menjadi negara bertarif pajak terendah di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Bila dibandingkan dengan Indonesia yang mengenakan pajak penghasilan perusahaan sebesar 25 persen, Singapura hanya mengenakan pajak korporasi 17 persen.

Saat pendapatan yang diterima perusahaan teknologi multinasional dari pasar Indonesia diakui di luar negeri, maka yang berlaku adalah tarif pajak penghasilan di negara tersebut. Karena klausul dalam tax treaty melarang pemajakan berganda, Indonesia tidak mendapatkan penerimaan pajak dari penghasilan tersebut.

“Oleh sebab itu satu-satunya cara adalah dengan merevisi tax treaty Indonesia-Singapura,” kata Yustinus. Terutama terkait dengan persetujuan penghindaran pajak dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan yang diteken nyaris 29 tahun silam. Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih bernegosiasi terkait revisi tax treaty dengan Singapura yang ditargetkan bisa rampung sebelum akhir 2019.

Base erosion and profit shifting

Praktik pemindahan pendapatan ke negara lain ini juga dikenal sebagai base erosion and profit shifting. Ini adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah pada aturan perpajakan suatu negara untuk mengalihkan laba perusahaan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Skema ini umumnya dilakukan dengan mengalihkan lokasi pengakuan penghasilan ke negara dengan tarif dan rezim pajak ringan (tax haven).

Contoh yang pernah dilakukan perusahaan teknologi multinasional untuk metode ini adalah dengan strategi Double Irish with A Dutch Sandwich. Strategi ini memanfaatkan celah perpajakan di Irlandia dan Belanda, untuk mentransfer angka pendapatan (dan kemudian pajak penghasilan) atas penjualan pada konsumen di Amerika Serikat dan benua Eropa.

Praktik ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa di 2014. Teknik ini memfasilitasi transfer pendapatan senilai miliaran dolar ke negara tax haven setiap tahun, yang harusnya jadi objek pajak di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Meski skema ini khusus berlaku di Eropa, namun prinsipnya setali tiga uang dengan apa yang mereka lakukan di Asia Tenggara ataupun di level global.

Jalin kerja sama regional

Harmony BC | Yustinus

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo

Dalam pandangan Yustinus, kepatuhan Google Indonesia terkait PPN akan menghilangkan celah ketidakadilan yang selama ini dikeluhkan para pemasang iklan konvensional (nondaring). “Nantinya antara iklan di OTT daring dengan yang luring akan menjadi objek yang sederajat.”

Pengenaan PPN lebih mudah dan tidak begitu menimbulkan polemik jika ditinjau dari aspek yuridis. “PPN itu diletakan atas output, itu juga akan lebih mudah. Tapi, seharusnya memang ada pajak baru yang khusus mengatur e-commerce.”

Selain itu, agar kebijakan PPN antarnegara lebih efektif, ia berharap pemerintah melakukan kerja sama di tingkat regional. Ia berkaca dari pengalaman Uni Eropa, di mana PPN dipungut berdasarkan prinsip origin principle. Dalam skema ini, negara tempat pengiriman barang berhak memungut PPN, pajak tersebut kemudian dibagi dua antara negara pengirim dan penerima.

“Seharusnya antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini kalau bisa jangan menggerus perpajakan masing-masing dan membuat kawasan Asia Tenggara sebagai consumer society saja. Makanya yang penting adalah kerja sama regional.”

Selain itu, Indonesia pun harus bersiap untuk memperbarui sistem perpajakan digital baru yang diusulkan dalam pertemuan para Menteri Keuangan G-20 pada Juni 2019 lalu. Skema perpajakan baru itu fokus pada partisipasi pengguna, pemasaran tidak berwujud, dan keberadaan ekonomi yang signifikan.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

This post Mengapa Perusahaan Teknologi Multinasional Kerap Diduga Tak Taat Pajak appeared first on Tech in Asia.

The post Mengapa Perusahaan Teknologi Multinasional Kerap Diduga Tak Taat Pajak appeared first on Tech in Asia Indonesia.