Press "Enter" to skip to content

Mundurnya Bupati Madina Sebelum Jabatan Usai, Mencederai Rakyat dan Tidak Sesuai Prosedur

Sumatera Utara adalah satu dari sekian banyak daerah di luar Pulau Jawa yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah pusat.

Kabupaten Mandailing Natal atau Madina adalah satu dari sekian banyak kabupaten baru yang berdiri pada tahun 1999. Selama masa pemerintahan Orde Baru, bisa dikatakan pembangunan di daerah yang sekarang menjadi sebuah Kabupaten, terlihat stagnan.

Pun di masa setelah reformasi. Sejak Kabupaten Madina berdiri, 3 bupati memimpin daerah ini. Bupati pertama, Amru Daulay, berhasil memimpin kabupaten ini dua periode. Lalu dia digantikan oleh Bupati Hidayat Batubara yang menjabat hanya 3 tahun karena terjerat kasus korupsi suap hingga dirinya divonis penjara selama 5 tahun 6 bulan dan kemudian diganti oleh wakil Bupati, Dahlan Hasan Nasution.

Nyaris dua puluh tahun usia Mandailing Natal, memang masih banyak membutuhkan pembangunan, terutama infrastruktur.

Terobosan-terobosan baru yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, tentu seluruhnya harus disambut positif sebagai upaya yang akan signifikan untuk mendorong memajukan kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999 ini.

Bagi Kabupaten Madina, Infrastruktur tentu hal yang paling substansial dalam mendorong kemajuan ekonomi selain regulasi dan aturan perundang-undangan. Karena infrastruktur bukan hanya memudahkan dunia usaha tapi efektif menekan cost produksi. Rendahnya cost produksi tentu akan meningkatkan daya saing.

Begitu juga dengan rencana pembangunan Bandara Malintang di daerah Kecamatan Bukit Malintang tentu lebih berdampak lagi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal.

Semua pembangunan ini benar-benar baru menggeliat sejak Dahlan menjadi Bupati di tahun 2014 bersamaan dengan naiknya Jokowi menjadi Presiden Indonesia.

Banyak harapan yang tergambar untuk masa depan Kabupaten Madina di Sumatera Utara ini. Selama empat setengah tahun Jokowi memimpin Indonesia, beberapa kali Presiden ketujuh ini mengunjungi Kabupaten Madina. Dan setiap kali berkunjung, selalu disambut dengan antusias ribuan warga Madina mulai dari siswa hingga masyarakat.

Sampai tiba waktunya warga Kabupaten Madina berpartisipasi pada ajang yang terjadi setiap lima tahun sekali, yaitu ajang pemilihan presiden 2019. Namun, apa lacur, warga lebih mendengarkan dan membaca berita-berita hoax ketibang melihat hasil kerja nyata calon petahana.

Berdasarkan situs resmi KPU, Kabupaten Madina menjadi satu dari beberapa kabupaten/ kota di Sumut yang menjadi lumbung suara Prabowo- Sandi. Hingga 21 April 2019 pukul 12.00 WIB, suara yang masuk untuk Prabowo 22.589 suara dan Jokowi hanya peroleh 5.201 suara.

Sang Bupati, yang juga politikus PDIP, merasa kecewa atas hasil tersebut. Ia pun memilih mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Madina.

Dalam siaran persnya, Ridwan mengatakan, surat itu dibuat karena kekecewaan Dahlan terhadap masyarakat Madina yang tidak memilih Joko Widodo ( Jokowi) pada Pilpres 2019. Jokowi dinilai sudah berkontribusi besar dalam pembangunan Madina.

Bisakah kita memahami kekecewaan Bupati Madina terhadap warganya hingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya?? Bisa sekali. In any case, Dahlan adalah politikus PDIP, itu yang pertama, yang kedua, jika Dahlan memiliki banyak kekhawatiran jika presiden Indonesia bukan Jokowi, maka pembangunan yang sedang dan akan berjalan menjadi tidak lancar, juga alasan yang masuk akal. Pasalnya, kinerja Prabowo sejauh ini hanya sebatas retorika.

Surat pengunduran diri pun dilayangkan pada Menteri Dalam negeri, Tjahyo Kumolo. Namun Mendagri mengatakan bahwa Bupati Dahlan sudah salah alamat melayangkan surat pengunduran diri kepadanya. Seharusnya surat itu ditujukan pada DPRD, untuk selanjutnya dteruskan ke Mendagri melalui Gubernur Sumatera Barat.

Di kesempatan lain, Mendagri memandang bahwa alasan yang diberikan oleh Dahlan sangat tidak lazim dan tidak masuk akal.

“Tapi alasan mundur ini sangat tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung,” ujar Mendagri.

Tjahjo menambahkan, dalam waktu dekat Kemendagri akan memanggil Dahlan.

“Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya tidak lazim. Kami akan terus komunikasikan dengan Pemprov untuk fasilitasi,” ucap dia.

Petikan isi surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dari jabatan Bupati Mandailing Natal sebagai berikut:

Surat bernomor :019.6/1214/TUPIM/2019 tertanggal 18 April 2019. Perihal : Permohonan Berhenti Dari Jabatan Bupati.

Kepada Yth : Bapak Presiden Republik Indonesia

dp Bapak Menteri Dalam Negeri

di Jakarta

Dengan hormat,

Kami maklumkan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup siginifikan antara lain Pelabuhan Palimbungan, pembangunan rumah sakit, lanjutan pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandara Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan setelah terbakar pada bulan Syawal yang lalu dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami berikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa putra daerah disertai ulama yang berdomisili di Jakarta/Medan namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai Pembangunan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.

Perlu kiranya kami tambahkan walaupun kami nantinya tidak menjabat lagi sebagai Bupati, namun kami tetap Setia kepada Bapak dan berjanji siap membantu Bupati sepenuhnya manakala diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kami mendoakan kiranya Allah SWT selalu melindungi Bapak dan memberikan kekuatan sehingga mampu mempersembahkan kemajuan untuk Republik Indonesia Amin.

Bupati Mandailing Natal

(Drs. H. Dahlan Hasan Nasution)

Aneh. Saya setuju dengan pendapat Pak Menteri. Isi surat tersebut seperti bukan ditulis oleh seorang Bupati. Saya jadi bertanya, apakah Dahlan Hasan Nasution paham apa yang menjadi prosedur pengangkatan dan penghentian sebuah jabatan di pemerintahan? Melihat surat itu ditujukan langsung pada Presiden, artinya Dahlan sudah melangkahi 3 pihak yang lebih berwenang, yaitu DPRD, Gubernur dan Mendagri.

Dan kalau saya menjadi Mendagri, saya akan menolak surat pemberitahuna pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution ini. Sebagai seorang pejabat pemerintah, dia harus tetap siap dengan siapapun dia harus bekerja, sampai masa jabatan selesai. Kecuali kalau dia tertangkap karena melakukan tindak pidana.

Erika Ebener

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *