Press "Enter" to skip to content

Neokolonialisme Prabowo

Tadi teman yang punya business hedge fund memperlihatkan koran bisnis “ Coba kamu baca berita ini “ katanya. Judulnya menyebut seorang CEO dan pemegang saham mayoirtas Perusahaan Airline terkenal di Asia meninggal. Dalam berita itu menyebutkan bahwa semua karyawan mengancam boikot kerja apabila CEO digantikan oleh anggota keluarga dari pemegang saham. “ Mengapa sampai segitunya karyawan tidak menyukai keluarga CEO itu?“ Reputasi mereka sangat buruk. Bukan rahasia umum kelakun keluarga pemegang saham itu sangat hedonis. Tempramental dan tidak memahami sepenuhnya bagaimana bisnis airline. Tapi mereka mau berkuasa di perusahaan.”“ Ok. Apanya yang menarik bagi saya untuk mengetahui ini ? “ Perusahaan itu punya utang off balance sheet sebesar 6 kali dari asset nya. Semua utang itu non arbitrase. Itu artinya value perusahaan itu tinggi sekali. Bisnis model mereka bertumpu kepada kemitraan dengan vendor pesawat terbang dan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan papan atas. ““ OK. ““ Saya kenal dengan ketua konsorsium lender perusahaan itu. Mereka sedang cemas. Kawatir RUPS menunjuk salah satu anggota keluarga sebagai CEO. Ini akan berdampak kepada boikot karyawan. Harga saham akan jatuh. Nah mereka ingin saya terlibat akuisisi perusahaan itu.“ Berapa kira kira nilai akuisisi tersebut ““ Menurut analis nilainya sekitar USD 3 miliar.”“ Wow.Luar biasa. Dampak dari bad reputasi”“ Kamu tahu.” katanya “ program bisnis dari salah satu direksi yang akan menggantikan CEO itu adalah menghentikan ekpansi yang sudah direncanakan oleh pendiri dan CEO yang lama. ““ Apa alasannya ?“ Untuk mengurangi utang. Padahal kamu tahu kan, utang itu semua off balance sheet. Tetapi sudah bisa ditebak bukan itu alasan sebenarnya. Dia tidak mau menerapkan keterbukaan dengan  lender. Dia ingin bebas menjarah perusahaan itu sampai tidak ada lagi yang tersisa.”“ Dan itu terbaca oleh karyawan”“ Tepat sekali. Dan tentu jadi target saya.” Kata teman itu dengan tersenyum. “ gimana strateginya ? “ Kita akan mendukung penuh anggota keluarga dalam RUPS. Agar salah satu dari mereka jadi CEO. Setelah itu lender akan panik. Karyawan demo.Harga saham jatuh. Saat itulah kita masuk”“ Kita ?“ Ya kamu juga.”“ No way. “ kata saya menepiskan tangan dihadapannya.
Saya termenung. Tadi siang saya membaca koran digital dimana team Pakar Prabowo-sandi berencana apabila menang maka mereka akan menghentikan sebagian program pembangunan infrastruktur yang udah direncanakan era SBY dan dilaksanakan oleh Jokowi. Caranya? mereka akan menyisir semua proyek yang sudah direncanakan dan sedang dilaksanakan, untuk dipilah mana yang harus dihentikan atau diteruskan. Apa tujuannya? Untuk mengurangi utang. Padahal semua anggaran infrastruktur itu dibiayai dari luar APBN atau off balance sheet atau PINA. Dimana sumber pembayaran utang itu berasal dari proyek itu sendiri tanpa mengorbankan penerimaan negara dari pajak. 
Kalau begitu, mengapa harus dikurangi program pembangunan infrastruktur ? karena bagi mereka pembangunan berbasis off balance sheet itu tidak membuat mereka bebas menggunakan sumber daya negara. Engga ada duit yang bisa dibancaki. Ya gimana mau dibancakin?, Semua pembiayaan itu diawasi oleh lender dan dikerjakan oleh EPC yang berkelas dunia, dan harus dipastikan layak secara ekonomi agar bisa mengembalikan pinjaman. Cara seperti itu engga menarik bagi mereka yang berniat ingin hidup senang dari penguasaan sumber daya negara. Jadi sama dengan ulah keluarga CEO cerita diatas.
Mau tahu gimana dahsyatnya penjarahan uang negara secara sistematis dan legitimit terjadi? Liatlah APBD DKI.  Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Guberur Tahun 2018 di DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/4/2019), ternyata menurut anggota DPRD DKI Bestari Barus, serapan anggaran tinggi tetapi yang dirasakan rakyat sangat rendah. Apa artinya ? Rp. 72 triliun uang APBD tidak efektif. Yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat sangat kecil. Kemana uang itu? ya SKPD itu jago membuat program untuk belanja yang sesuai dengan SOP sehingga tidak melanggar hukum. Padahal era Ahok serapan anggaran rendah namun hasilnya  dapat dirasakan oleh rakyat DKI.  Ya karena sebagian besar pembangunan infrastruktur DKI dibiayai Ahok lewat off balance sheet. Sama dengan Jokowi yang sebagian besar anggaran infrastruktur dibiayai dari off balance sheet.


Nah kalau Prabowo menang dan benar menjalankan program yang mereka usung tersebut. Maka yang terjadi tidak ubahnya dengan DKI. APBN habis, hasilnya tidak optimal dirasakan lagnsung oleh rakyat. Pemimpin setiap hari sibuk melayani nyinyiran rakyat lewat media massa. Hari hari hanya diisi dengan retorika populis dan agamais. Investor lokal dan asing hengkang keluar negeri. Tanpa terasa waktu habis, uang tak bernilai, produksi jatuh. Pemain hedge fund akan masuk dengan menawarkan program solusi lewat akuisisi seperti  kasus Venezuela. Apa itu ? Akuisisi dengan skema NATO ( No alternative to objection). Patuh, atau mati kelaparan. Akhirnya hanya masalah waktu negeri kita akan dikuasai pemain hedge fund tanpa ada lagi kehormatan. Karena kemitraan yang tidak equal. Benar benar masa depan yang buruk. Karena niat buruk. Semoga Jokowi menang. 

Muhtarom

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: