Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Ajak Masyarakat Turut Membangun Tanah Papua

JAKARTA – Pembangunan Tanah Papua merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komitmen ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perhatian pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan dari masyarakat sipil, salah satunya adalah The Asia Foundation (TAF).

Pada hari Rabu, 17 Juli 2019, perwakilan dari TAF bertemu dengan Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, untuk menyampaikan paparan berjudul Pengurangan Ketimpangan: Prioritas Pembangunan Tanah Papua.

Di dalam paparannya, TAF menyampaikan bahwa strategi pembangunan Tanah Papua adalah pemerataan. Dimulai dengan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan dasar di tingkat kampung, distrik dan kabupaten, pembangunan lanjutan di daerah pegunungan dan terpencil serta subsistensi pangan lokal di wilayah paling tertinggal.

“Prioritas utama dalam pembangunan Tanah Papua adalah pembangunan sumber daya manusia dengan mengedepankan 3 sektor utama; pendidikan, kesehatan serta penghidupan dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan program yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk menjamin peningkatan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat,” ungkap Erman, salah satu perwakilan dari TAF.

Presiden Joko Widodo menekankan 5 sektor utama dalam pembangunan Tanah Papua, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, konektivitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang merupakan inti dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017. Oleh karena itu, pada tahun 2019, alokasi APBN ke Papua ditingkatkan menjadi Rp62 triliun dan ke Papua Barat menjadi Rp28,34 triliun. Hasil upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia-Sentris ini semakin terlihat dari peningkatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat dari 57,25 di tahun 2015 menjadi 59,09 di tahun 2017.

Di penghujung diskusi, Jaleswari menekankan kepada TAF bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Tanah Papua. Diperlukan adanya dukungan dari akademisi, masyarakat sipil, bahkan tenaga profesional untuk bersama-sama membangun Tanah Papua.

“Membangun Papua tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Semua elemen masyarakat perlu bersama-sama saling membahu membangun Papua,” pungkas Jaleswari.

Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.

Go to Source
Author: editor 3

Gus Fik
Follow me