Press "Enter" to skip to content

Penyalahgunaan Izin Dan Pelanggaran Aturan Situs Jurdil2019.org

Situs jurdil2019.org mendaftar ke Bawaslu sebagai pemantau pemilu. Bawaslu memberikan izin juga sebagai pemantau Pemilu. Sebagai pemantau pemilu, jurdil2019 yang dikembangkan oleh PT Prawedanet Aliansi Teknologi hanya punya hak untuk menjadi wadah pelaporan pelanggaran Pemilu.

“Ketika mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu lalu memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut.” (Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Detik)

Tetapi dalam praktiknya, jurdil2019 malah melakukan hitungan cepat yang didasarkan pada form C1. Hasil hitung cepat mereka pampangkan di situs jurdil2019.org. Di situs itu juga disertakan nomor izin dan akreditasi dari Bawaslu. Ternyata mereka telah menyalahgunakan izin tidak sesuai dengan permohonan yang mereka dapatkan dari Bawaslu.

“Namun, dalam kenyataanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU.” (Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Detik)

Untuk penyalahgunaan izin dan sertifikasi tersebut, izin jurdil2019 resmi dicabut karena telah melanggar prinsip pemantauan. Situs jurdil2019.org dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam setiap aktivitasnya.

“Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan. PT Prawedanet Aliansi Teknologi dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, serta dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam semua aktivitasnya.” (Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Detik)

Maka semua hasil hitung cepat jurdil2019 tidak punya kekuatan hukum dan bukan termasuk Lembaga hitung cepat yang tidak berizin dan tidak terakreditasi oleh KPU. Bisa dikatakan jurdil2019.org menjadi Lembaga yang tidak punya dasar melakukan perhitungan cepat.

Jurdil2019 sendiri diinisiasi oleh Alumni ITB 73 yang digawangi oleh Kelana Budi Mulya & Alita Ilyas. Sesuai keterangan Kelana Budi Mulya & Alita Ilyas melalui channel bravos radio indonesia, jurdil2019 mengaku sudah melakukan proses administrasi ke KPU dan Bawaslu. Hal tentu bertentangan dengan pernyataan Bawaslu bahwa mereka mendapat izin sebagai pemantau bukan sebagai penghitung cepat.

Mora Sifudan

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: