Press "Enter" to skip to content

Pertumbuhan Insurtech di Indonesia Terkendala Akses terhadap Data

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih cukup rendah, baru 3,01 persen pada 2018. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada September 2019 lalu juga menyatakan, penjualan premi secara online baru 0,01 persen dari total penjualan premi Rp54,57 triliun.

Adopsi teknologi digital dalam bisnis asuransi di Indonesia jadi harapan untuk mengakselerasi penetrasi asuransi di tanah air. Hal ini dipicu oleh kehadiran startup teknologi yang fokus menawarkan produk dan layanan asuransi (insurtech).

Mereka akan turut menggarap potensi premi asuransi jiwa dan umum, yang masing-masing diperkirakan bakal jadi Rp243 triliun dan Rp81 triliun di 2020. Namun, demi memaksimalkan peran insurtech dalam peningkatan penetrasi asuransi di dalam negeri, masih diperlukan akses terhadap data yang lebih terintegrasi.

Akses ke data

Menurut Country Director GoBear Indonesia Tris Rasika, upaya startup insurtech untuk mengembangkan model bisnis sesuai dengan pasar Indonesia masih menyisakan kendala. Salah satunya terkait keengganan perusahaan asuransi untuk berbagi data.

“Perusahaan asuransi cukup strict terhadap sharing data internal mereka. Padahal itu bermanfaat untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan konsumen hingga untuk penilaian risiko,” urainya. Tidak hanya terkait kebutuhan data bersama untuk operasional, insurtech juga butuh akses untuk penggunaan basis data yang lebih luas (big data).

Saat ini penggunaan data dalam industri keuangan di Indonesia, termasuk asuransi, masih bersumber dari data penyelenggara jasa keuangan lewat kerja sama pengembangan produk. Beberapa contohnya adalah kerja sama dengan perbankan, operator seluler, hingga mengutip data dari media sosial.

Salah satu acuan yang bisa digunakan pelaku insurtech adalah dari pernyataan (disclaimer) pemberian izin penggunaan data pribadi dalam dokumen perjanjian (baik dalam bentuk hardcopy atau digital) antara nasabah dengan penjual produk atau penyelenggara layanan. 

Manfaat big data bagi insurtech

Big data pribadi teranalisis itu dibutuhkan untuk menerapkan layanan atau membuat produk asuransi customized yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk untuk harga polis yang harus mereka bayar,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody Dalimunthe.

Besaran tarif itu bersumber dari algoritme yang didapatkan dari beberapa data, baik dari industri asuransi maupun industri lain. Namun, ketiadaan sumber data terintegrasi (bank data) membuat pertumbuhan insurtech relatif mandek. 

Potensi basis sumber data terintegrasi (bank data) sejatinya ada dalam data kependudukan yang terhubung dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Penggunaan data e-KTP, termasuk untuk keperluan verifikasi data dalam aktivitas bisnis, telah dibuka pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga telah meneken kontrak kerja sama dengan Verijelas untuk menyelenggarakan platform electronic know your customer (e-KYC) bersama. Platform ini bisa digunakan untuk verifikasi data kependudukan yang dibutuhkan pelaku usaha dan pengguna di berbagai sektor industri digital. 

Pelaku bisnis asuransi jiwa juga telah memiliki akses untuk memanfaatkan data e-KTP sejak mereka menandatangani perjanjian dengan Ditjen Dukcapil pada Oktober 2018 lalu. “Namun penggunaan data itu hanya untuk keperluan verifikasi data saja,” kata Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Gunawan saat penandatangan perjanjian dengan LinkAja di Jakarta, Jumat 17 Januari 2020.

Menurutnya, dari 2.009 lembaga yang sudah bermitra dengan Dukcapil itu, ada 57 perusahaan asuransi dan 65 lembaga pembiayaan yang termasuk. “Fintech dan insurtech ada di dalamnya.”

Regulasi seputar insurtech

Sejauh ini aturan untuk insurtech masih mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diperuntukkan bagi perusahaan fintech terkait inovasi keuangan digital, POJK soal asuransiundang-undang asuransi, serta peraturan-peraturan asuransi internasional sebagai bagian dari prinsip prudent (kehati-hatian).

Pihak regulator masih menggodok aturan terkait dengan kehadiran insurtech ini. Di dalamnya mengatur tentang saluran distribusi terkait peran insurtech sebagai marketplace, aggregator dan peer to peer insurance (penanggungan premi secara urunan oleh sekelompok orang).  

Insurtech sangat berharap aturan khusus soal bisnis ini segera dirilis OJK, supaya kami bisa maksimal berinovasi dan ada payung hukum,” ujar CEO We+ Fifi Henirawati 

Menurut Co-Founder dan CEO Halofina Adjie Wicaksana, para pelaku insurtech bisa tetap melakukan inovasi sambil mendapatkan pengawasan dari regulator lewat regulatory sandbox yang disediakan OJK. “Dapat terakomodasi dengan tetap memastikan koordinasi intensif dengan pihak regulator.”

Regulatory sandbox adalah instrumen uji coba terbatas untuk mengawal perkembangan inovasi keuangan digital, supaya tetap mengacu pada aturan administrasi hukum dan operasional sistem yang ada. Ketentuan yang termaktub dalam mulai dari pasal 7 POJK 13/2018 itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran oleh perusahaan serta untuk melindungi kepentingan konsumen. 

Selama masa uji coba yang berlangsung satu tahun dan bisa diperpanjang selama enam bulan setelahnya, perusahaan fintech yang menjadi peserta harus menunjukkan keamanan, keandalan, hingga efisiensi dari layanan jasa atau produk keuangan yang ditawarkan.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

This post Pertumbuhan Insurtech di Indonesia Terkendala Akses terhadap Data appeared first on Tech in Asia.

The post Pertumbuhan Insurtech di Indonesia Terkendala Akses terhadap Data appeared first on Tech in Asia Indonesia.

%d blogger menyukai ini: