Press "Enter" to skip to content

Sambutan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat, 6 September 2019, di GOR Pandawa, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Logo-Pidato2Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk bagi semuanya.

Yang saya hormati Bapak Menteri ATR/(Kepala) BPN,
Yang saya hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan,
Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bupati Kabupaten Sukoharjo, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo, seluruh Forkominda Jawa Tengah dan Sukoharjo,
Bapak-Ibu sekalian seluruh penerima sertifikat yang siang hari ini hadir.

Sertifikat sudah diterima? Mana? Diangkat. Jangan diturunkan dulu mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, …, 3.000, betul. Sudah, 3.000.

Supaya Bapak-Ibu semuanya tahu, di seluruh tanah air Indonesia harusnya itu ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat tetapi di tahun 2015 baru 46 juta, berarti masih kurang 80 juta. Sudah bayangkan, kurang 80 juta sertifikat seperti ini, pun. Padahal setiap tahun dulu-dulu produksi sertifikat itu hanya kurang lebih 500.000 sampai 600.000. Berarti panjenengan kedah ngentosi  satus swidak tahun untuk dapat sertifikat. Ya kan? Kalau setahun hanya 500.000 kalau kurangnya 80 juta menunggunya berarti 160 tahun. Benar ndak? 160 tahun. Ada yang mau silakan tunjuk jari saya beri sepeda. 160 tahun tapi. Sini maju. Ada? 160 tahun, cobi.

Oleh sebab itu, di 2016 setelah saya tahu… Kenapa saya resah dengan sertifikat ini? Coba, saya ke desa ini di kuping saya pasti masuk ini, saya kan malam, entah siang, entah pagi, masuk ke desa, masuk ke kampung suara yang saya terima apa? Konflik lahan, konflik tanah, sengketa lahan, sengketa tanah, enggak ada habisnya. Karena apa? 80 juta belum bersertifikat. Nggih mboten? 80 juta. Ada tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan. Tidak hanya di Jawa, di luar Jawa sama saja, Sumatra, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, NTB, semuanya urusan sengketa tanah karena 80 juta belum bersertifikat.

Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. 80 juta yang kurang itu. Sehingga 2016 saya perintah kepada Pak Menteri (ATR/Kepala) BPN, “Pak Menteri, enggak bisa ini diterus-teruskan, enggak, saya enggak mau lagi 500.000.” Tahun depan,” 2017 saat itu saya omong ke Pak Menteri, “2017 saya minta lima juta.” Langsung sepuluh kali, ben. Cobi, saya tunggu, saya… 2017, lho kok 5,3. Bisa 5,3 juta, berarti kita bisa ini. Tahun berikutnya, “tujuh juta Pak Menteri. Awas kalau enggak bisa.” Bisa lagi. Tahun ini sembilan juta, insyaallah juga bisa.

Terima kasih Pak Kanwil BPN, Kantor BPND Kabupaten Sukoharjo, dan yang lainnya. Kerja pagi, siang, malam saya tahu tapi memang seperti itulah melayani masyarakat. Harus cepat, harus segera, harus cak cek cak cek, nggih mboten? Setuju mboten? Yang enggak setuju maju, saya beri sepeda. Nggih mboten? Cobi, menunggu satus swidak tahun.

Di Provinsi Jawa Tengah, 21 juta yang harusnya bersertifikat tapi sampai sekarang baru 12 juta. Dadi tasih kirang pinten niku? Sembilan juta. Tapi insyaallah nanti 2024 rampung semuanya. Sukoharjo justru mendahului, tahun depan, tahun depan selesai semuanya Sukoharjo. Yang janji bukan saya, Pak Menteri (ATR/Kepala) BPN nggih, kita ingat-ingat.

Saya dengan Pak Menteri janjiannya gampang, “Pak, tahun ini sembilan juta.”  Nggih mboten? Pak Menteri perintah juga ke Kanwil Provinsi, “Pak Kanwil provinsimu dua juta, provinsi sana tiga juta, provinsi sini satu juta, provinsi…,” ngoten. Kanwilnya perintah lagi ke kabupaten/kantor BPN, “njenengan telung atus ewu, patang atus ewu, 500.000,” bagi. Kalau kabupaten enggak memenuhi kanwilnya copot itu kepala kantornya. Kalau kanwilnya di provinsi enggak memenuhi dicopot sama Pak Menteri (ATR/Kepala) BPN, nggih tho? Ya kerja memang harus seperti itu. Pak Menteri, tidak bisa sembilan juta, sami mawon. Ya kerja dengan saya ya seperti itu, ada targetnya, ada angka-angkanya, pun. Yo kesel memang, ya capek. Sampai kurus kayak gini, apa ndak liat?

Coba, ini mengurus seluruh tanah air ini enggak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Coba bayangkan, enggak ada negara sebesar negara kita ini. 17.000 pulau, coba. 17.000 pulau, bukan hanya Pulau Jawa saja negara kita ini. Hanya memang 150 juta, dari 260 juta penduduk kita 150 juta ada di Jawa. Padahal masih ada 17.000 pulau lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Mboten enten di dunia ini sekompleks, sesulit negara kita ini, tersebar di 17.000 pulau. Bahasa daerahnya berbeda-beda, benten-benten sedanten, bosone benten-benten, sukunya benten-benten, beda-beda semuanya. Ada 714 suku, bahasa daerahnya seribu seratus bahasa daerah.

Saya itu kalau ke daerah lain itu saya ngapalkan hanya satu – dua kalimat sing gampil, yang gampang-gampang, yang gampil-gampil ngoten. Tapi nggih nanti dari provinsi sini ke kabupaten sini pindah ke provinsi lain yang kemarin lupa lagi sudah. Saking banyaknya mau gimana? Saking banyaknya.

Berapa bahasa daerah yang ada, coba? Contoh saja di Sumatra Utara, di Medan saya ketemunya ya, “horas!” Dijawab sana, “horas!” Saya pindah ke Nias, “horas!” “Pak bukan horas Pak di sini.” Padahal masih satu provinsi itu. “Di sini bukan horas Pak, di sini ya’ahowu.” Ya saya belajar. Pindah lagi ke Pakpak bagian tengah, “horas!” “Di sini bukan horas Pak, di sini juah-juah.” Beda lagi. Pindah lagi nanti ke daerah agak ke timur, kita omong, “horas!” “Bukan Pak, di sini mejuah-juah.” Itu satu provinsi saja beda-beda.

Ini yang harus kita sadari bersama-sama, sudah hukum Allah, sudah sunatullah bahwa negara kita ini berbeda-beda. Bukan kehendak kita, sudah dari sana. Jadi jangan sampai kita mempermasalahkan lagi masalah apakah ini dari Batak, apakah ini dari Jawa, apakah ini dari Papua, apakah ini dari Maluku, apakah ini dari Aceh. Kita ini sudah menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Ini yang sering saya ingat-ingatkan. Sedih saya kalau ada konflik sekecil apapun, apalagi gara-gara masalah etnis, beda etnis, atau beda agama. Mboten lah, jangan.

Saya mengalami sendiri negara ini memang negara besar sekali. Bayangkan saya terbang dari Aceh, ini tempatnya Pak Sofyan Djalil, Pak Menteri (ATR/Kepala) BPN ini Aceh, saya terbang dari sana langsung ke Wamena, bukan di Jayapura, Wamena langsung. Berapa jam? Naik pesawat sembilan jam lima belas menit, sembilan jam lima belas menit. Itu kalau dari London di Inggris itu ngelewati sampai tujuh negara, sampai di Istanbul di Turki.

Artinya negara kita ini gede banget, gede sekali. Bayangkan sembilan jam lima belas menit itu naik pesawat, kalau jalan kaki pinten tahun? Enten sing ajeng nyobi? Monggo. Gede sekali negara kita ini. Jadi jangan sampai kita ini crah, padudon, gara-gara urusan suku, urusan etnis, urusan agama. Kita ini semua ciptaan Allah dan sudah sunatullah sudah hukumnya Allah kita ini memang berbeda-beda.

Kembali lagi ke sertifikat. Ini kalau sudah dapat sertifikat, ini sudah diplastikin semuanya? Oh sampun, nggih. Nah kalau enggak itu kalau gentingnya bocor ketrocohan nanti, risak nggih.

Terus kalau sampai di rumah tolong difotokopi, yang asli taruh lemari sini, yang fotokopi taruh lemari sini, plek. Kalau ini hilang, yang asli, masih punya fotokopi ngurus ke kantor BPN gampang, nggih? Nggih.

Ingkang kaping tigo, nah ini kalau sudah pegang sertifikat biasanya pengin disekolahkan, nggih mboten? Nggih mboten? Coba siapa yang mau menyekolahkan sertifikatnya tunjuk jari. Enggak usah malu, ya memang ini bisa kita pakai untuk agunan ke bank, ke lembaga keuangan. Bisa dipakai untuk jaminan untuk agunan ke bank, ke lembaga keuangan. Silakan, enggak apa-apa.

Titipan saya adalah kalau ini mau dipakai untuk agunan, untuk jaminan, tolong dihitung, tolong dikalkulasi bisa enggak nyicilnya setiap bulan, bisa enggak ngangsurnya setiap bulan. Jangan dibuat gampang. Apalagi uang bank niku mbaleke, mengembalikan.

Saya pesan ini karena banyak yang kita ini lupa. Wah ini tanahnya gede langsung ke bank, jreg, dapat Rp300 juta. Wah sudah, pulang, Rp300 juta bawa pulang, nggih. Malamnya mimpinya, besoknya pergi ke dealer, pun. Besok pergi ke dealer, uang muka Rp100 juta, ini. Atau uang muka Rp150 juta, ini. Pulang bawa mobil muter-muter dusun, muter-muter kampung, gagah kan? Nggih mboten? Enam wulan gagahe. Pitados kulo, begitu masuk ke enam bulan, sudah, bank enggak bisa nyicil, mobil enggak bisa ngangsur, pun. Bulan ketujuh, mobilnya ditarik dealer, sertifikatnya diambil bank. Hati-hati. Jangan sampai kejadian itu terjadi kepada Bapak-Ibu sekalian.

Tolong dihitung, tolong dikalkulasi. Kalau dapat pinjaman Rp300 juta tolong betul-betul semuanya digunakan untuk modal usaha, modal investasi, modal kerja, pakai semuanya. Jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-produktif, bersifat kenikmatan, bersifat pamer, mboten. Kalau untung, lha itu. Bulan pertama untung Rp5 juta, bulan kedua untung Rp3 juta, untung Rp7 juta, untung…, itu dikumpulkan ditabung, baru itu yang dipakai untuk beli mobil atau sepeda motor, silakan. Jangan pokok pinjaman dipakai untuk beli mobil. Hilang sertifikat, hilang mobil, pun. Nggih?

Siapa yang mau dipakai untuk agunan, coba tunjuk jari! Kok sedikit sekali, enggak percaya saya. Malu-malu. Enggak apa-apa, nopo sih? Coba diangkat. Enggak, cobi. Kok kurang banyak juga ya. Coba maju Pak mriki, niko. Nah, ini, ini, ini, ya. Niko, niko, niko, itu, itu, ya. Belakang, nggih maju.

Siapa yang tidak dipakai untuk agunan? Ya itu agak belakang itu, maju Bu. Ibu maju, yang belakang itu. Nggih, sana, iya maju. Ibu, nggih.

Ada yang terima sertifikat yang umurnya lebih dari 75 tahun? Enten mboten? Yang hadir di sini ada? Pundi? Pundi? Yang lebih dari 75 tahun? Wonten? Sebentar, nanti saya tunjuk yang lebih dari… Nggih. Lebih dari 75 tahun? Satu saja, jangan semua maju. Nggih, monggo. Ini, sebentar. Mana? Ada? Ya boleh yang mau maju tadi. Boleh, Bapak. Lebih dari 75 tahun? Dicek dulu benar ndak. Nggih maju, mriki. Nggih Bapak maju. Ya maju, silakan. Satu orang saja, nggih mriki. Monggo, mriki. Mriki, Bu. Oh, niki leres niki, lebih dari… Mriki Pak, mriki, mriki, mriki.

(Dialog Presiden RI dengan Penerima Sertifikat Tanah)

Nggih, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya titip sekali lagi sertifikat ini tolong gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bisa menyejahterakan keluarga kita. Jangan dipakai untuk yang spekulatif, yang konsumtif, untuk membeli barang-barang yang tidak produktif, jangan. Apalagi meminjam uang ke bank, dihitung, dikalkulasi betul-betul.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

%d blogger menyukai ini: