Press "Enter" to skip to content

Tanah Negara Untuk Ibukota Baru

Kementerian Agraria dan /Badan Pertanahan Nasional memastikan sebagian besar tanah yang menjadi lokasi calon ibu kota baru merupakan tanah milik negara. Sehingga, pemerintah tak perlu melakukan lagi pembebasan lahan.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengatakan sebagian besar tanah tersebut kini masih dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Lokasi dengan sebagian besar tanah milik negara ini sengaja dipilih untuk meminimalisir anggaran pembebasan tanah.

“Kalau tanah negara (biayanya) sangat minimum. Paling penyiapan tanahnya cut and dan lain-lain. Biaya pembebasan tanahnya zero,” kata Sofyan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (3/5).

Sofyan mengatakan kini sebagian besar tanah tersebut masih berupa kawasan hutan. Jika sudah dipastikan secara resmi, barulah tanah tersebut dilepaskan dari Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pembangunan.

Selain untuk meminimalisir biaya, tujuan pemerintah menggunakan negara adalah untuk meminimalisir para dan masyarakat tidak menyerbu kawasan tersebut untuk dimiliki secara pribadi.

Sofyan menceritakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul dan Jonggol disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota yang baru. Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong membeli tanah di daerah tersebut.

“Melihat pengalaman dulu, ketika diumumkan tempat, orang-orang langsung beli tanah, sekarang kalau tanah negara enggak ada orang bisa ,” ujarnya. MSN

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: